MEDAN – Ketua Dewan Pembina Perguruan Asy-syafi’iyah Internasional Medan, Dr H Mhd Syafi’i, menyoroti persoalan yang ada di Kota Medan, yaitu birokrasi yang jelimet, pengelolaan sampah yang buruk, banjir, tingkat kriminal tinggi hingga persoalan pengemis dan gelandangan di jalanan.
Menurut Mhd Syafi’i yang juga merupakan bakal calon Wali Kota Medan, bahwa saat ini persoalan di Kota Medan ada pada top leader, karena seluruh kebijakan birokrasi di Kota Medan, hulunya ada di wali kota dan wakil wali kota.
“Kota Medan memiliki persoalan yang kompleks. Saya sudah baca data dan pengalaman di lapangan. Birokrasi yang jelimet, pengelolaan sampah yang buruk, banjir, tingkat kriminal tinggi hingga persoalan pengemis dan gelandangan di jalanan. Kenapa bisa begitu? Ya, persoalannya ada pada top leader, karena seluruh kebijakan birokrasi hulunya di pemimpin,” ungkap Mhd Syaf’i, Kamis (24/10/2019).
Lebih lanjut, Mhd Syafi’i mengibaratkan bahwa dalam membereskan persoalan Kota Medan itu ibarat mandi.
“Strategi saya ke depan, jika menjadi Wali Kota Medan ibarat mandi. Di mana yang pertama dibersihkan adalah kepala, badan kemudian kaki. Sehingga secara menyeluruh bisa dapat bersih secara utuh dan baik. Selama ini justru terbalik, ini bawahan yang dibersihkan padahal asal persoalannya ada di atasan,” ujar Mhd Syafi’i.
Untuk itu, tambahnya, masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Dan ini akan kita pantau terus, dievaluasi, kemudian kita buat inovasi-inovasi untuk mengurangi ketidaknyamanan masyarakat,” ungkapnya.
Menurutnya, selama ini masing-masing OPD masih minim inovasi, dibandingkan dengan daerah lain.
“Kita bisa menilai, kalau boleh dibilang Kota Medan ini sudah tertinggal. Satu contohnya soal kemacetan. Diprediksi Kota Medan akan mengalami kemacetan total di tahun 2024, namun pemerintah lambat memberikan solusi maupun inovasi,” tambahnya.
Ia mengatakan, selama ini Pemko Medan terlalu bergantung dengan pemerintah pusat. Padahal seharusnya Pemko Medan bisa mencari jalan keluarnya sendiri. (su/ps)
